Sistem Kesehatan Ala Kapitalis, Menguntungkan Siapa?

SIGAPNEWS.CO.ID - Pandemi Covid-19, merupakan salah satu ancaman bagi seluruh penjuru dunia. Wabah tersebut terjadi pertama kali di Cina, Propinsi Wuhan akhir 2019. Menyebar luas dan cepat ke berbagai kawasan lintas batas negara di dunia. Termasuk Indonesia yang turut terdampak dan berjuang melawan pandemi, penyebarannya terjadi pada Maret awal tahun 2020.

Tidak hanya Indonesia saja, namun di berbagai negara belahan dunia tanpa memandang kelas turut berjuang melawan virus tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ancaman non tradisional dalam bentuk penyebaran virus mematikan, menjadikan persoalan yang kompleks dalam mewarnai isu hubungan Internasional.

Tak hanya ancaman tradisional berupa peperangan dan konflik, akan tetapi pandemi yang terjadi merupakan bentuk nyata dari variasi ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wabah yang terjadi selama 2 tahun terakhir telah menewaskan jutaan penduduk di berbagai negara, menjadikan krisis kesehatan sebagai permasalahan utama bagi kebijakan nasional dan luar negeri saat ini.

Penyebaran virus yang sangat cepat dan berdampak besar bagi kesehatan, menjadi kekhawatiran bagi Indonesia untuk segera mengakhiri garis penyebarannya. Ditambah lagi dengan berbagai varian baru yang muncul, sehingga mengatur strategi dan mengupayakan kebijakan kerja sama politik luar negeri.

Kebijakan tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan Indonesia atas bantuan distribusi vaksin, alat kesehatan dan fasilitas medis yang memadai. Indonesia juga berupaya menjalin hubungan, baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara untuk membangun kembali sektor-sektor yang lumpuh terdampak dari krisis ini.

Dunia dihadapkan tidak hanya pada pandemi dengan potensi penyebarannya saja, namun bagaimana upaya pemulihan pasca wabah di berbagai kehidupan masyarakat. Terutama dalam permasalahan pemulihan ekonomi global, yang harus diprioritaskan oleh negara. Sektor perekonomian adalah yang paling berdampak atas krisis pandemi tersebut. Di mana perekonomian masyarakat mengalami kemunduran, bahkan sempat terhenti karena tidak dapat melakukan aktivitas di luar ruangan.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga terus menyinggung terkait kesadaran seluruh pemegang kekuasaan negara, untuk mendukung pemulihan ekonomi secara global dalam berbagai forum termasuk G20 baru-baru ini.

Selanjutnya, jika masyarakat memiliki basis kesehatan yang terjamin dan terpenuhi atas penerapan distribusi vaksin, dan dukungan pemerintah membuka kembali keran investasi, maka roda perekonomian akan mampu berputar sehingga keadaan negara semakin membaik. (Kompasiana.com, 9/10/2022)

Memastikan keselamatan rakyat merupakan hal utama di masa pandemi. Akan tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab negara, menghidupkan kembali basis yang lumpuh. Dengan demikian, maka pemulihan pasca pandemi dapat dicapai melalui kebijakan luar negeri yang sinergis dan inklusif terhadap tumbuhnya investasi, sehingga roda perekonomian dapat berputar. Hal ini dapat tercapai jika ada kesepakatan untuk saling memfasilitasi sinergis tersebut, dalam menyatukan prioritas juga menyatukan visi.

Lalu apa masalahnya hingga dunia Internasional tidak mampu menghadapi pandemi? Semua ini disebabkan oleh paradigma terhadap kesehatan itu sendiri. Sistem kapitalisme telah memandang kesehatan sebagai kebutuhan yang bersifat individual, sehingga tanggung jawab pemenuhannya dibebankan kepada individu dan tidak ada jaminan dari negara. Sehingga kapitalisme adalah sektor kesehatan, serta menjadi penguasa dalam hal ini.

Adanya kapitalisasi kesehatan, maka terjadi ketidaksetaraan akses terhadap vaksin. Negara kaya mampu membeli banyak vaksin, akan tetapi negara miskin belum tentu mampu. Akibatnya pandemi tidak kunjung selesai dan jutaan manusia menjadi korban. Sedangkan para kapitalis penguasa industri kesehatan, meraup cuan besar di atas penderitaan umat manusia.

Kesehatan adalah sektor yang membutuhkan dana besar. Ketika hal tersebut diserahkan kepada individu, maka terjalin eksploitasi oleh pihak kuat terhadap yang lemah. Kaum kapitalis bersama penguasa oligarki, memperdaya rakyat hingga tak ada jalan lain selain tunduk pada aturan liberal yang menyengsarakan. Yang seharusnya semua ini menjadi tanggung jawab pemimpin negara, dalam segala pemenuhan kebutuhan rakyatnya termasuk kesehatan.

Dalam sistem Islam, pemenuhan kesehatan adalah sebuah jaminan. Setiap individu, rakyat berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa melihat latar belakangnya. Baik kaya maupun miskin, semuanya akan rata dalam penanganannya. Masyarakat akan memperoleh layanan gratis, tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Selain itu dalam Islam, lebih mengutamakan kualitas kesehatannya dan didesain agar menjadi yang terbaik di tingkat dunia. Berbagai penelitian dilakukan dengan biaya penuh dari negara, sehingga penyakit-penyakit baru akan segera diketahui obatnya. Termasuk penelitian untuk memproduksi vaksin yang akan didanai negara, sehingga tidak diserahkan kepada swasta.

Dalam sistem kesehatan Islam yang paripurna, maka tidak ada celah bagi korporasi untuk menguasai sektor kesehatan. Dengan demikian, setiap individu merasakan layanan kesehatan yang terbaik. Negara juga akan memberikan bantuan ekonomi kepada negara lain yang terdampak wabah. Sangat sempurna sistem Islam, yang mampu menangani segala problematika umat manusia, di setiap lini kehidupan.

Wallahu a'lam bishawab