Si Ganteng Kalem Yang Mencekam

SIGAPNEWS.CO.ID - Wajahnya, tampan rupawan. Atribut pangkat dipakainya, untuk diketahui bahwa ia seorang pejabat. Fasilitas yang berkualitas, membuat dia makin berkelas. Namun dibalik itu si ganteng kalem ini begitu mencekam. Karena dibalik kebijakannya itu, selalu mengancam bagi siapa saja yang tidak sepaham.

Hasrat kekuasaan membuat mereka lupa, bahwa identitasnya sebagai wakil rakyat. Selain itu, tidak lagi mengetahui kondisi rakyatnya. Malah katanya begitu sulitnya untuk memuaskan seluruh masyarakat. Sebagaimana yang dikutip salah satu media. 

Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dijadwalkan, pengesahan itu akan dilakukan melalui rapat paripuran DPR pada Selasa (6/12/2022). Meski sudah masuk babak final, nyatanya naskah RKUHP masih mendapat penolakan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyarankan lebih baik kelompok masyarakat yang belum puas dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengakui bahwa sangat sulit memuaskan seluruh masyarakat. Meski begitu, dia mengklaim RKUHP kali ini merupakan reformasi yang sangat memuaskan daripada KUHP peninggalan Belanda yang masih dipakai sekarang. Bisnis.com 5/12/2022

Sungguh miris, bikin meringis. Pemidanaan yang adil sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Hanya saja pemerintah tak bisa memenuhinya dengan alasan kebijakan ini sudah sangat memuaskan dari pada KUHP peninggalan Belanda. Padahal baik dulu maupun sekarang, sama saja gak ada bedanya. Malah makin jauh dari keadilan.

Hal ini wajar saja terjadi di negeri yang menerapkan sistem kapitalis, karena semua yang dilakukan menggunakan asas manfaat dan keuntungan semata. Suatu kebijakan diambil bukan berdasarkan kebutuhan yang harus segera dipenuhi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, namun dilihat dari segi keuntungan untuk pribadi, ataupun golongannya.

Tergambar sangat jelas pada kenyataannya, begitu ringan diucapkan, yang keluar dari mulutnya. "Apakah kalian setuju..." Serentak mereka menjawab "setujuuuu.." Meskipun diantaranya ada yang sempat berselisih tegang. Sementara, rakyat akan dipaksa menyepakati seluruh kebijakan negara sekalipun itu merugikan. Dengan beragam pasal yang berpotensi, memenjarakan siapa saja, yang mengkritik pemerintah bisa di bui, belajar pemahaman diluar pancasila bisa di bui. Padahal, belum tentu mereka disana paham tentang pancasila itu sendiri. 

Lantas jika ditanyakan kembali, kenapa paham LGBT tidak masuk dalam katagori RKUHP yang resmi telah menjadi UUD? Padahal konsep dan idenya mengarah pada kepunahan dan kerusakan! Apakah terlalu sayang jika dilarang, atau mungkin sumber cuannya lebih gede? 

Kenyataannya, hanya merekalah yang bisa menjawab. Pengesahan RKUHP, tidak hanya akan semakin memperkuat kesewenang-wenangan negara, tetapi juga menguntungkan para pemodal dalam memuluskan agendanya untuk mengeruk keuntungan. Demokrasi yang digadang-gadangkan nyatanya masih jauh dari pemenuhan harapan rakyat untuk memperoleh kemanfaatan.

Sebab demokrasi mempunyai standar yang berbeda, yang tidak baku yakni bersandar pada kesepakatan dan suara mayoritas, yang terdiri dari aklamasi dan fitting. Rakyat menjadi kebingungan akan kemanakah mereka bermuara. Ingin berharap kepada demokrasi, la wong demokrasi jauh dari ikrar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Terjadinya kisruh dalam pengesahan perundang-undangan, merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa tata hukum di negeri ini jelas-jelas amburadul. Fakta ini, yang kemudian menggelitik umat Islam untuk bertanya apakah kondisi seperti ini juga akan terjadi dalam sistem tata hukum di negara Khilafah? 

Sebagai negara Islam, yang berdasarkan Aqidah Islam. Negara Islam yang disebut khilafah, jelas akan menerapkan seluruh hukum Islam. Baik di dalam, maupun diluar negeri. Kepada kaum muslim, maupun non muslim. Kecuali dalam perkara tertentu yang menjadi pengecualian mereka, serta mengemban Islam ke luar negeri Khilafah. Jelas tidak akan menoleransi adanya satu hukum pun yang bertentangan dengan Akidahnya Islam. Karena itu, negara-negara Khilafah hanya akan menerapkan satu hukum dan UU yang bersifat mengikat untuk seluruh manusia. 

Sebut saja Qadhi Madzalim, selain muslim, merdeka, baligh, berakal, adil, juga harus pria, dan bisa berijtihad. bukan hanya ganteng saja tetapi menguasai ilmu fiqih apalagi Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tugas dan fungsinya, adalah Untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh negara, kepada rakyat. Jika ini terkait dengan kebijakan, maka Qadhi Madzalm akan membatalkan kebijakan tersebut. Jika ini terkait dengan sikap atau tindakan semena-mena maka Qadhi Madzalm juga, akan menghentikan sikap dan tindakan tersebut. Serta berhak memberhentikan pejabat, pegawai negara, bahkan khalifah sekalipun, jika harus diberhentikan sebagaimana ketentuan hukum syara. 

Selain itu Qadhi Madzalim, juga mempunyai hak untuk menguji UUD, UU dan peraturan pemerintah di bawahnya. Jika bertentangan dengan hukum syara, atau mengambil suatu hukum yang tidak boleh diadopsi, maka dengannya bisa dibatalkan. Inilah Qadhi Madzalim yang ada di sistem peradilan dalam Islam. 

Sebab Islam tidak mengenal peradilan tata Niaga, peradilan tata usaha negara, peradilan Militer, peradilan sipil, peradilan agama, dan sebagainya. Karena semua orang dalam negara Khilafah, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Di dalam Islam juga, tidak ada hukum lain yang diterapkan. Kecuali hukum Islam, yang akan menjaga jiwa, harta, dan harkat martabat manusia baik muslim maupun non muslim. 

Wallahu'alam bishshawwab

Tati Ristianti - Komunitas Ibu Peduli Generasi dan Member AMK