Miris, Bahan Kebutuhan Pokok Rakyat Ber-SNI Sukarela

SIGAPNEWS.CO.ID - Dilansir dari Tempo.co, 25 Desember 2022, dalam laporan terbarunya “ Indonesia Economic Prospects December 2022” Bank Dunia menyebut, harga beras Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Tenggara. Beras sebagai makanan pokok penduduk di Asia Tenggara ini memang beragam jenis dan kualitasnya. Seperti misalnya Indonesia, memiliki ketentuan tentang standar kualitas beras sendiri yaitu acuan mutu beras melalui SNI 6128:2015, kemudian diperbaharui dengan SNI 6128:2020. 

Namun mirisnya, sebagaimana dilansir dari pertanian.go.id, SNI beras di Indonesia ini bersifat sukarela atau tidak wajib.  Bank Dunia menilai salah satu penyebab tingginya harga beras adalah kebijakan pembatasan perdagangan seperti tarif impor, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama, serta kebijakan harga pembelian minimum di tingkat petani. Menanggapi penilaian Bank Dunia ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan tidak tahu dari mana Bank Dunia mengambil data dan kapan, sebab jika saat ini harga beras sedang naik lantaran petani sedang tidak panen. 

Dan Menteri Yasin pun mengatakan stok beras di masyarakat masih cukup, yaitu sebanyak 60 persen dari total pasokan beras yang ada di dalam negeri, dan kita pun tahu, stok mencukupi ini juga berasal dari impor beras oleh pemerintah terus berlanjut hingga Februari 2023. 

Kapitalisme Cetak Pemimpin Cari Untung Saja

Kalau ada iklan minyak penghangat badan dengan slogan “ Buat anak kog coba-coba” mirip sekali dengan kualitas pelayanan penguasa terhadap rakyat hari ini, dimana standar SNI produk, yang berarti menyangkut kualitas barang baik atau buruknya masih sukarela, artinya mau diurus atau tidak, diupayakan atau tidak bukan urusan negara. Sangat jelas menunjukkan  perlindungan negara atas bahan pangan rakyat tidak serius, padahal beras adalah bahan makanan pokok rakyat Indonesia. 

Semua ini menggambarkan lemahnya mekanisme negara dalam menjaga keamanan pangan dan kemudahan dalam mengakses kebutuhan pokok rakyat. Siapa lagi biangnya jika bukan kapitalisme yang tegak di atas asas sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Segala sesuatu diukur atas dasar penilaian manusia, padahal sebagai muslim sejatinya setiap amal penilaiannya adalah Allah SWT, sudah sesuaikan atau belum dengan Syariatnya. 

Jika beras adalah salah satu makanan pokok rakyat, semestinya negara menjamin rakyat mudah mengaksesnya. Selain kuantitasnya banyak, juga kualitasnya yang premium , aman dan terbaik untuk dikonsumsi. Negara semestinya mendorong setiap produsen beras untuk mendaftarkan produknya agar sesuai dengan SNI. Ketua Perkumpulan  Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Soetarto Alimoeso  perlindungan negara atas bahan pangan rakyat tidak serius, padahal beras adalah makanan pokok rakyat. Menjadi kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan beras dengan kualitas terbaik

Pemimpin Bertakwa, Periayah Rakyat Terbaik

Sungguh berbeda dengan periayahan rakyat dalam sistem Islam, para pemimpinnya   peduli kepada rakyat  karena inilah tugas utama negara yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kepemimpinan dalam sistem hari ini yang tidak berlandaskan syariat justru mematikan fungsi pemimpin yang seharusnya. Pemilik sesungguhnya dalam sistem ini adalah pemilik modal, dan negara hanya sebagai pengatur atau regulator kebijakan para korporat. 

Sebagai hasilnya para mafia beras masih leluasa memonopoli pasar, termasuk mengendalikan harga-harga berbagai produk kebutuhan pokok masyarakat agar mereka memperoleh keuntungan besar. Di sisi lain, peraturan SNI masih sangat longgar, sehingga produk beras baik yang masuk di pasar tradisional maupun modern tidak bisa diawasi apakah sesuai standar atau tidak. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu alat negara juga mandul. Seringnya mereka mengawasi di saat menjelang hari besar seperti hari raya dan tahun baru. Tak ada pemeriksaan berkala dan bermuatan hukum. Lagi-lagi kalah dengan produk hukum negara lainnya. 

Ini artinya, tidak ada perlindungan rasa aman bagi rakyat tentang apa yang akan mereka konsumsi. Dampaknya sangatlah besar ketika negara abai dalam penanganannya. Sementara dalam Islam, makanan dan minuman yang beredar di masyarakat wajib standarnya halal dan tayyibah. Allah SWT berfirman yang artinya,”Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.” ( QS Al-Maidah:88). 

Perintah ini tidak hanya dibebankan kepada individu atau masyarakat, menciptakan peredaran makanan dan minuman yang halal dan tayyib terutama dibebankan kepada negara. Negaralah yang memiliki segala komponen yang bisa menjamin halal tayyibah ini melekat dalam setiap produk yang beredar dan dikonsumsi rakyat. Juga negara akan menegakkan mekanismenya pertama, negara akan mengontrol setiap muamalah yang terjadi di pasar agar tidak ada kecurangan, penipuan dan penimbunan, spekulasi ataupun tindak kriminal lainnya. Dengan menugaskan Qadi Hisbah yang akan berkeliling di setiap pasar memeriksa setiap saat sebelum tindak kriminal itu terjadi. 

Negara akan benar-benar mengeluarkan kebijakan standar kualitas barang kebutuhan pokok untuk dipenuhi bagi setiap produsen. Tentu saja peraturan dibuat mudah, cepat dan tidak rumit, sehingga tidak memberatkan produsen untuk mendaftarkan produknya agar layak dikonsumsi rakyat sedangkan rakyat bisa merasa tenang sebab ada Jaminan negara dari setiap makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Lantas, bagaimana dengan warga yang lain agama dan menghalalkan yang diharamkan kaum Muslim? 

Mereka yang dalam Islam disebut dengan kafir Dzimmi, wajib mengikuti syariat yang diterapkan negara dalam kehidupan umum mereka, maka dilarang untuk berdagang barang yang diharamkan Islam. Termasuk makanan atau barang kebutuhan pokok. Imam Abu Hanifah mengatakan,”Islam membolehkan Kafir Dzimmah meminum minuman keras, memakan daging babi dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur syariat.”

Akan ada sanksi yang dijatuhkan bagi individu siapa saja yang melakukan pelanggaran, misalnya ta’zir. Dan setiap orang yang menjadi warga khilafah boleh mengajukan syakwa atau pengaduan kepada Mahkamah Madzalim jika mereka melihat secara dhahir ada pelanggaran penguasa di wilayah mereka sehingga hak-hak mereka terzalimi. Misalnya melegalkan jual beli makanan atau minuman haram. Inilah bentuk keadilan yang benar-benar dijamin negara, sehingga rakyat akan merasa aman terhadap apa yang mereka konsumsi. Pun mudah diakses karena ketersediannya yang melimpah dan harganya murah. Sebab, kran impor ditutup dan pertanian dalam negeri didorong untuk berkembang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Negara akan memajukan pertanian, baik dengan memberikan modal bergerak maupun tidak, dengan hukum kepemilikan yang benar baik untuk individu maupun umum dan juga dengan pelatihan dan lainnya. 

Kondisi ini hanya jika Islam diterapkan sebagai sebuah sistem pengaturan dalam bernegara. Aturan yang berasal dari Sang Khalik, mana mungkin menimbulkan penderitaan yang tak kunjung berakhir? Sedangkan pemimpinnya adalah orang yang bertakwa, hanya takut kepada Allah SWT saja, bukan yang lain.  Wallahu a’lam bish showab. 

Rut Sri - Institut Literasi dan Peradaban