Pernikahan Mewah Ditengah Rakyat Susah

SIGAPNEWS.CO.ID - Baru-baru ini, jutaan pasang mata menyaksikan perhelatan mewah, pernikahan putra pejabat tertinggi negeri ini. Baik secara 'offline' maupun 'online' rakyat seolah mendapat hiburan sesaat, melihat kemegahan prosesi pernikahan, melupakan sejenak duka dan nestapa yang melingkupi kehidupan. 

Fenomena ini, tentu membuat miris. Pasalnya kesedihan korban gempa Cianjur belum kunjung terobati, kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan belum jelas pemenuhannya. Kini erupsi gunung Semeru juga terjadi, rakyat harus berjuang sendiri menyelamatkan istri dan buah hati. Mitigasi bencana seolah lamban dan tidak mampu memberi solusi hakiki.

Tidak hanya itu, rakyat dihantam badai PHK besar-besaran juga stunting yang terus meningkat jumlahnya. Sementara para pejabat negeri ini fokus menjadi pengurus pernikahan anak presiden selama beberapa hari. Lalu, kemana rakyat harus mengadu dan meminta tolong atas musibah bertubi-tubi ini?

Kritik keras disampaikan salah satu anggota dewan dari fraksi PKS yaitu Mardani Alisera. Beliau menyayangkan sikap para menteri yang telah menjadi penanggung jawab acara nikahan anak presiden. Seharusnya menteri itu bertugas membantu presiden dalam mengurus negara bukan mengurus urusan pribadi.

Penggunaan fasilitas negara juga menjadi salah satu kritik publik. Di acara pernikahan tersebut ribuan personel keamanan dikerahkan, anjing pelacak K-9 juga diturunkan untuk mendeteksi adanya bom dan ancaman lainnya, ratusan cctv dipasang hingga panglima TNI sendiri turun tangan memantau keamanan. Sungguh sangat disayangkan. 

Menyelenggarakan pernikahan mewah ditengah korban bencana dan rakyat menderita dianggap sebagai sikap tidak empati. Seharusnya penguasa tidak melakukan hal yang demikian. Namun kenapa sikap tidak empati ini sering terjadi?

Perilaku pejabat yang sering tidak peka terhadap derita rakyat ini diduga kuat bersifat sistemik. Mengingat banyaknya pejabat yang bersikap demikian. Sistem demokrasi sekulerlah yang mendasari perilaku kurang beradab pejabat karena jauh dari agama. Sehingga aktivitas dan tanggung jawab kepemimpinan tidak dikaitkan dengan kehidupan akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wata'ala.

Sistem demokrasi yang berbiaya mahal juga meniscayakan peran kapitalis, bermodal besar membiayai proses menuju kepemimpinan. Akibatnya setiap kebijakan yang ditetapkan dalam mengurus rakyat dipastikan ada keuntungan bagi para pejabat dan para kapitalis tersebut. Dimana keuntungan tersebut lebih besar dibanding dengan pelayanan terhadap rakyat. 

Bahkan santunan terhadap rakyat hanya sekedar santunan yang dilandasi dengan pencitraan semata. Jika dipandang tidak menguntungkan maka tidak dilakukan sebaliknya jika menguntungkan pejabat segala sesuatu bisa dikerjakan. Sebagaimana penggunaan fasilitas negara bagi kepentingan pribadi pejabat menjadi hal yang lumrah.

Realita tersebut berbeda sekali dengan kepemimpinan dalam Islam yaitu khilafah. Dalam khilafah, kepemimpinan harus didasarkan pada aqidah yaitu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wata'ala. Kepemimpinan mereka atas rakyat harus sesuai dengan aturan Islam karena jika tidak akan berdampak siksa dan murka Allah Subhanahu wata'ala diakhirat.

Rasulullah saw bersabda "Siapapun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat.." (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, Al Hakim)

Keyakinan pada aqidah dan ketaatan menjalankan syariah ini akan menghasilkan sikap wara' (berhati-hati) dalam menjalankan kepemimpinan. Penguasa betul-betul akan mengurus rakyatnya dengan baik, adil semata demi kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi.

Sebagai contoh ketika khalifah Umar bin Khaththab menghadapi  paceklik yang dahsyat beliau segera meminta bantuan Wali Syam untuk mengirimkan bahan makanan dan pakaian agar masyarakat terhindar dari kebinasaan akibat kelaparan. Bahkan khalifah Umar mengharamkan dirinya makan roti yang enak selama paceklik karena warganya hidup dengan kekurangan dan kesusahan.

Demikian juga kisah khalifah Umar bin Abdul Aziz tatkala di malam hari didatangi oleh putranya untuk membicarakan masalah keluarga. Khalifah menanyakan kepada sang putra terkait apa yang akan dibahas. Ketika tahu itu masalah keluarga maka khalifah segera mematikan lampu yang minyaknya dari uang negara. Kemudian beliau menyalakan lampu yang minyaknya berasal dari uang pribadi.

Meskipun hanya sekedar minyak lampu untuk penerangan sebentar saja, khalifah tidak mau memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Semua dilakukan karena amanah yang luar biasa dihadapan rakyatnya juga keyakinan akan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wata'ala atas semua perbuatan dalam rangka menjadi pemimpin umat.

Dengan sikap yang luar biasa dalam mengurus rakyatnya ini, maka wajar khilafah Islam mampu tegak selama 13 abad lamanya dan telah memberikan kesejahteraan, keadilan dan keamanan yang luar biasa.

Tentu pemimpin seperti ini tidak akan pernah mampu diwujudkan oleh sistem demokrasi sekuler. Hanya Islam, satu-satunya harapan  mewujudkan pemimpin yang empati terhadap rakyat, tidak bermewah-mewah disaat rakyat susah.