Sekularisme Menyempitkan Fungsi Masjid

SIGAPNEWS.CO.ID - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif mengimbau kepada pimpinan partai politik, calon kepala daerah maupun calon legeslatif untuk tidak menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai sarana berkampanye.

“Tidak hanya ruangan dalam tempat ibadah, halamannya juga jangan digunakan untuk kampanye,” kata dia dilansiir dari NU Online, Jumat 6 Januari.

Kiai Samsul menerangkan bahwa tempat ibadah yang dimaksud bukan tempat ibadah agama Islam semata. Tetapi, tempat ibadah seluruh agama seperti masjid, mushala, gereja, vihara, klenteng dan pura.

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa pelarangan kampanye di tempat-tempat ibadah sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4/2017 pasal 68 huruf (j) tentang pelarangan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Kampanye di tempat ibadah bisa dikenakan hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda 24 juta, mengutip UU Pemilu Tahun 2017 No. 07 Pasal 521,” terangnya.

Kiai Samsul membenarkan terhadap apa yang telah disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf saat konfrensi pers dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Rabu (04/01/2023) kemarin. 

Kiai Yahya mengungkapkan bahwa kampanye atau politisasi di tempat ibadah berbahaya sekali dan akan merusak masyarakat.

“Kita harus bersama untuk tegas melarang kampanye di tempat ibadah agar pemilu 2024 aman dan damai tanpa ada politik identitas,” ungkap kiai kelahiran Pekalongan, 54 tahun yang lalu itu.

Dalam hal ini, Kiai Samsul meminta agar seluruh pengurus tempat ibadah untuk tegas memberikan larangan apabila ada yang ingin menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye.
“Semoga dalam masa kampanye dan pelaksanaan pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan sesuai aturan dan damai,” pungkasnya.

Pembatasan aktivitas di masjid-masjid, termasuk masjid di kantor Pemerintah, apalagi berkaitan dengan konten materi yang disampaikan, merupakan pengebirian terhadap fungsi dan peran masjid itu sendiri.
 
Selama konten materi tidak bertentangan dengan Islam, maka sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang dikhawatirkan. Masjid adalah tempat untuk menyiarkan Islam, menyebarkan pemahaman Islam ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu sarana yang sangat baik untuk membina dan mencerdaskan umat, mengajak umat ke jalan yang lurus.

Karena Islam mengajarkan amar makruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bahkan hal ini merupakan kewajiban seorang muslim, termasuk mengoreksi penguasa.
 
Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam juga menyatakan dengan spesifik kewajiban serta keutamaan melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa.
 
Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat, “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw. seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?’ Rasulullah menjawab, ‘Kalimat haq (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.’” (HR Imam Ahmad)
 
Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. bersabda, “Pemimpin syuhada adalah Hamzah, serta laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim lalu ia menasihati penguasa tersebut, lantas penguasa itu membunuhnya.”(HR Hakim dari Jabir)
 
Dengan kondisi seperti ini, sesungguhnya umat Islam tidak perlu takut atau khawatir untuk tetap menyuarakan Islam, apalagi di tempat-tempat yang di dalamnya banyak berkumpul umat Islam yang sedang beribadah dan berbuat baik.

Dampak Politik ala Demokrasi

Perspektif bahwa masjid dibatasi untuk urusan ibadah mahdhah ini merupakan upaya para penjajah melalui kaki tangannya untuk mengerdilkan ideologi Islam. Mereka berupaya memunculkan pemahaman yang salah di tengah umat tentang makna politik dan masjid. Bagi mereka, masjid adalah tempat “suci” sehingga tidak boleh ada aktivitas politik.

Padahal, politik yang kotor adalah cerminan dari politik demokrasi. Kekhawatiran berpecah belahnya umat akibat masjid dijadikan tempat berpolitik muncul karena lemahnya pemahaman umat akan politik itu sendiri. Politik dalam demokrasi hanya terbatas pada politik praktis, sebagaimana diamalkan oleh parpol saat ini. 

Ancaman berpecah belahnya umat juga muncul ketika partai Islam turut terjebak pragmatisme. Mereka lebih mengedepankan kepentingan kelompok, bukan kepentingan umat secara keseluruhan. Hal ini niscaya dalam sistem politik demokrasi yang menjadikan kebebasan sebagai ruh-nya dan kemanfaatan sebagai tolok ukurnya.

Bahkan, demokrasi tidak bisa membuktikan slogannya sendiri, “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” atau “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Praktik-praktik oligarki yang ada saat ini, kemudian maraknya kasus korupsi dan penyelewengan kekuasaan, merupakan fakta yang tidak bisa dibantah.

Fungsi Masjid Dalam Islam 

Masjid adalah tempat orang beribadah dan berbuat kebaikan. Peran masjid dalam pembinaan umat Islam sangat penting dan dibutuhkan. Generasi lslam pertama di Madinah ditempa oleh Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam di Masjid Quba dan Masjid Nabawi.
 
Di masjid mereka dididik mendapatkan pelajaran, berlatih keterampilan, mengatur siasat, serta menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Di masjid hati mereka terpaut, dan sebagian hidup mereka berada di masjid.

Jelaslah bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah mahdhah seperti salat dan zikir semata, tetapi masjid juga sebagai tempat pembinaan dan pendidikan, tempat pemberian santunan sosial, tempat latihan militer dan persiapan perang, tempat pengobatan para korban perang, tempat mendamaikan dan menyelesaikan sengketa, tempat menerima utusan delegasi/tamu, serta sebagai pusat penerangan dan pembelaan agama.
 
Dari pembinaan yang dilakukan Rasulullah di masjid itu lahirlah tokoh-tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam ke seantero dunia, seperti Abu Bakar Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin ‘Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
 
Sudah seharusnya umat Islam memakmurkan masjid, mengembalikannya kepada fungsinya yang sesungguhnya, sebagaimana yang perintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS At-Taubah : 18).