Naiknya Tarif PPh Untuk Siapa?

SIGAPNEWS.CO.ID - Pergantian tahun telah berlalu, nasib rakyat semakin terpuruk dengan hadirnya berbagai kebijakan yang makin mendzalimi mereka. Baru-baru ini, pemerintah secara resmi memberlakukan tarif baru pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan, per 1 Januari 2023. Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022, tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh (kontan.co.id, 1/1/2022).

Kebijakan penyesuaian PPh tersebut, ditetapkan guna menekan defisit anggaran tax ratio. Adapun objek pajaknya berupa penghasilan dan tarifnya pun bersifat progresif. Dengan demikian, semakin besar penghasilan, maka pajak yang dikenakan akan lebih tinggi. 

Adapun tarif pajak yang baru diterapkan tersebut, terbagi menjadi lima layer, diantaranya :  

1. Penghasilan hingga Rp5 juta perbulan, terkena tarif PPh 5 persen. 

2. Penghasilan lebih dari Rp60 juta hingga Rp250 juta pertahun, dikenakan tarif PPh 15 persen. 

3. Penghasilan lebih dari Rp250 juta sampai Rp500 juta pertahun, terkena tarif PPh 25 persen. 

4. Penghasilan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar pertahun, dikenakan tarif PPh 30 persen. 

5. Penghasilan di atas Rp5 miliar pertahun, terkena tarif PPh 35 persen.

Pajak hari ini merupakan cara terinstan, dalam memperoleh dana segar, alih-alih untuk menutupi defisit anggaran negara, serta membantu melunasi utang yang kian membengkak. Maka tidak heran, jika penguasa saat ini, gampang mengeluarkan beragam aturan pajak.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan, tentunya sontak membuat publik tercengang, selalu saja rakyat kecil dijadikan tumbal, sedangkan pejabat kaya dibiarkan, bahkan mendapatkan keringanan tarif pajak. Hal tersebut semakin memperlihatkan, bahwa pemerintah, seakan tidak berpihak terhadap rakyat miskin. 

Justru aturan tersebut sudah menjadi lumrah bagi negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Sebab melalui kenaikan pajak inilah, yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal, dianggap dapat mencapai kestabilan roda perekonomian, bisnis, serta dijadikan sumber pendapatan utama bagi negara.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, bahwa pada dasarnya pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga pajak yang terkumpul, dipergunakan untuk biaya sektor publik, misalnya LPG 3 kg, BBM Pertalite, listrik, fasilitas sekolah, hingga gaji guru, dokter, dan sebagainya, semuanya dibiayai dari pajak (CNBC Indonesia.co 30/12/2022).

Namun realitanya, tidak ada kemanfaatan yang dirasakan rakyat, ditambah lagi berbagai harga kebutuhan pokok kian meroket. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri demi memenuhi kebutuhannya. Sementara pemerintah mengklaim, bahwa dengan menaikkan pajak, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan isapan jempol belaka, tidak sesuai fakta yang ada. Lalu untuk siapa kenaikan PPh tersebut?

Menilik dari permasalahan pajak di atas, dalam sistem kapitalisme. Negara akan terus mencari legitimasi untuk menambah pemasukan, termasuk pemungutan pajak, yang sudah jelas sangat membebani rakyat. Sistem ini memberikan ruang bagi para kapital baik asing maupun lokal, untuk memiliki dan menguasai kekayaan sumber daya alam negeri ini, atas nama liberalisasi kepemilikan. 

Sehingga mengikuti harga pasar, yang telah disepakati para oligarki. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, atas kebijakan mereka. Imbas dari kenaikan PPh tersebut, berdampak pada naiknya berbagai kebutuhan masyarakat, seperti tarif listrik, BBM, dan harga komoditas lainnya. Sehingga kebutuhan rakyat makin menghimpit, kemiskinan pun semakin menjepit, ditambah lagi saat ini susahnya mencari lapangan pekerjaan.

Inilah tata kelola pajak dalam sistem kapitalisme, walaupun rakyatnya menderita, tetap saja rakyat yang dibebankan membayar pajak. Tanpa ada peranan dari pemerintah, untuk mensejahterakannya, dari hasil pengumpulan pajak tersebut.

Namun berbeda dengan tata kelola keuangan dalam sistem Islam. Dalam Islam pajak disebut dharibah, dan asal hukumnya haram. Seperti yang termaktub dalam sabda Rasulullah saw : "Sungguh pemungut cukai, berada di dalam neraka." (HR Ahmad dan Abu Daud).

Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama kas negara (baitulmal). Tak pula dibebankan kepada seluruh rakyatnya, melainkan hanya kaum muslim berkecukupan yang dipungut pajak. Skema ini bersifat temporer, dilakukan jika kas negara kosong, dan pada saat membutuhkan dana yang mendesak saja, hingga berakhir setelah keperluan tersebut selesai atau kas negara sudah terisi kembali.

Walaupun demikian, sangatlah jarang didapati kondisi kas baitulmal yang habis. Ini karena baitulmal memiliki sumber pemasukan melimpah, yaitu dari fai, kharaj, usyur,jizyah, ghanimah, ghulul, zakat, serta kepemilikan umum dan sedekah. Kepemilikan umum haram untuk dikuasai swasta. Maka dari itu, pemasukan akan mengalir deras untuk kas baitulmal.

Dengan demikian, negara yang selalu memeras rakyatnya, dan penuh keniscayaan, hanya akan didapati dalam sistem kapitalisme. Akan tetapi dalam Islam, pajak atau dharibah ini sangat jarang ditemukan, sebab baitulmal memiliki sumber pemasukan yang pasti, oleh karenanya tidak akan terjadi kekosongan, bahkan negara pun dengan sigap mengatasinya dari sumber-sumber yang lain.  

Alhasil, hanya dalam sistem Islam, dharibah dipungut ketika benar-benar dibutuhkan, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kehidupan rakyat akan sejahtera, dan tidak terbebani oleh pajak. Dikarenakan penguasanya mampu melayani, dan memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya, termasuk pajak. Sehingga akan tercapai kemaslahatan bagi seluruh umat. Sebab kelak penguasa akan diminta pertanggungjawaban, atas kepemimpinannya dihadapan Allah Swt.

Wallahu'alam bishowab.

Ummu Raffi - Ibu rumah tangga