Arus Global Legalisasi LGBT Atas Nama Hak Azasi

SIGAPNEWS.CO.ID - LBH Pelita Umat menyayangkan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) baru tak tegas larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Aturan yang bisa dikaitkan dengan LGBT hanya tercantum dalam pasal yang berlaku umum.

KUHP yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022 memang tak secara khusus mengatur ancaman pidana terhadap orientasi seksual sesama jenis. Satu-satunya pasal yang bisa mengatur pidana perilaku sesama jenis tercantum dalam Pasal 414 tentang Percabulan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."

Kemudian di Pasal 411 ayat (1) berpotensi menjerat LGBT. Namun, ancaman pidana itu baru bisa diterapkan kalau ada pihak yang mengadukan atau karena pasal ini bersifat delik aduan. Adapun ancaman pidana penjaranya paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

"KUHP tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)," kata Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan kepada Republika.co.id, Ahad (22/1/2023).

Chandra menjelaskan larangan perbuatan cabul, baik sesama jenis maupun berbeda jenis di dalam KUHP baru apabila dilakukan melalui pemaksaan. Padahal tindakan LGBT yang dilakukan dengan persetujuan atau consent yang dipersoalkan.

"Karena pelaku LGBT melakukan hubungan kelamin tersebut atas dasar persetujuan atau saling rela," ujar Chandra.

Atas dasar itulah, Chandra menyesalkan tidak ada larangan tegas di dalam KUHP terkait perbuatan asusila dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan seperti LGBT. Ia menyarankan agar pengaturan terkait larangan LGBT muncul di undang-undang.

"Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang secara tegas melarang hal tersebut baik melalui persetujuan apalagi melalui pemaksaan," ucap Chandra.

Sebelumnya, kian meluasnya kampanye normalisasi tindakan LGBT membuat sejumlah daerah resah. Rancangan peraturan daerah (raperda) guna menangani hal itu mulai diusulkan.

Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang menilai perda LGBT menjadi wacana yang dapat dibahas mendatang. Usulan raperda harus masuk ke dalam program legislatif daerah (prolegda). Sedangkan DPRD Kota Bandung mewacanakan penyusunan raperda tentang pencegahan dan larangan (LGBT), setelah mendapatkan aspirasi dari kelompok masyarakat tentang pencegahan LGBT.

Pelarangan LGBT di Indonesia mengalami banyak tantangan khususnya dari para penguatan HAM,terlebih pasca pengesahan KUHP yang baru,tidak secara tegas melarang LGBT.

Seolah-olah tak pernah habis berita tentang LGBT dengan semua problemnya. Di dunia internasional yang mengadopsi liberalisme hingga mendewakan kebebasan dalam konsep hak asasi manusia, LGBT memang mendapat dukungan kuat. Termasuk di Indonesia.

Dan pemerintah Indonesia, tak mampu mengatasi semua dampak buruk perilaku ini. Tak mampu mengerem, apalagi menghentikan korban-korban berjatuhan. Bahkan LGBT telah berkembang menjadi gaya 

Eksisnya kaum menyimpang ini terjadi karena liberalisme telah menguasai dunia. Adanya kampanye HAM secara global menjadikan seruan penerimaan atas komunitas serupa -yang sejak masa Nabi Luth as. sudah dilaknat Allah ini- makin gencar dan terus disuarakan berbagai pihak.

Diabaikannya aturan agama dalam kehidupan membuat manusia menetapkan aturan mengikuti hawa nafsunya. Ini jelas diserukan dua belas lembaga PBB tadi yang menyatakan meninggalkan aturan agama demi membela hak komunitas LGBT

Dengan demikian jelas bahwa pandangan legalisasi LGBT disandarkan kepada HAM secara mutlak menafikan aturan agama. Akal dan perasaan dijadikan sebagai pedoman, sehingga menolerir keberadaan komunitas pelaku maksiat ini.

Begitu kuat dominasi HAM atas diri mereka, sehingga dampak buruk dari komunitas ini pun diabaikan. Di AS, gay dan biseksual adalah komunitas yang paling banyak terinfeksi HIV, bahkan 70% kasus infeksi HIV baru berasal dari kalangan tersebut.Risiko penularan infeksi HIV pun jauh lebih besar, 26 kali lebih besar pada gay dan biseksual, 13 kali lebih besar pada transgender.

Inilah wujud kebebasan berpikir yang dikampanyekan Barat demi menerima komunitas yang melanggar aturan agama. Propaganda ini jelas akan merusak kaum muslim, dan menjauhkan umat dari hukum-hukum Allah.

Realitas membuktikan, perilaku tersebut telah menjerumuskan manusia pada titik martabat paling rendah, karena hewan pun “enggan” melakukannya.

Meluruskan Pandangan tentang LGBT

Menurut kaum liberal, menjadi lesbian, gay, biseks maupun transgender adalah sebuah pilihan sebagai bagian dari hak asasi. Kalau pun kemudian muncul masalah, maka itu dianggap karena kurangnya pengaturan baik dari masyarakat maupun negara, bukan karena salahnya pilihan mereka.

Ini jelas pandangan yang salah. LGBT bukan pilihan bagi orang normal, tapi pilihan bagi orang abnormal. LGBT adalah sebuah penyimpangan dari fitrah manusia.

Di dalam Kitab an Nizham al Ijtima’iy, Syekh Taqiyuddin An Nabhani memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memberikan kepada manusia berbagai naluri (gharaa’iz) yang di antaranya adalah naluri melestarikan keturunan (gharizah nau’).

Naluri ini bisa dipuaskan oleh manusia dengan berbagai macam cara. Bisa juga dengan hubungan sesama jenis (homoseksual atau lesbian) atau bahkan bisa dipuaskan dengan binatang atau sarana lainnya.

Tetapi, dari berbagai cara dan sarana tersebut, tidak mungkin mewujudkan tujuan diciptakannya naluri tersebut oleh Allah SWT kecuali dalam satu kondisi, yaitu pemuasan naluri tersebut oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau sebaliknya.

Dan tentu saja itu dalam ikatan pernikahan syar’i, bukan zina. Dengan itulah bisa tercapai tujuan penciptaan laki laki dan perempuan yaitu demi untuk kelangsungan jenis manusia dengan segenap martabatnya sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS an Nisa [4] : 1).

Cara pemuasan gharizah nau’ yang dibebaskan tanpa bimbingan dan petunjuk wahyu, sangatlah berbahaya. Kerusakan generasi, terputusnya keturunan, penyebaran penyakit menular, dan berbagai keburukan menjadi dampaknya.

Oleh karena itu, perilaku LGBT adalah haram dalam pandangan Islam. Pelakunya dilaknat dan layak mendapat sanksi sesuai syariat Islam. Rasul SAW bersabda, “Dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual).” (HR at-Tirmidzi dan Ahmad dari Ibnu Abbas).

Alquran juga menyebutkan perilaku homoseksual yang dipresentasikan kaum nabi Luth ‘alaihissalam di beberapa ayat. Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini kaum yang melampaui batas.” (QS Al A’raaf ayat 81).

Pakar ilmu tafsir, Al Baghawi rahimahullah, menjelaskan makna “musyrifiin (melampui batas)” dalam ayat ini 

“Melampui batasan yang halal (beralih) kepada perkara yang haram.” (Tafsir Al-Baghawi)

Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah berkata,

“Melampui batasan yang telah Allah tetapkan lagi berani melanggar larangan-Nya yang haram dikerjakan.” (Tafsir As-Sa’di)

Allah Ta’ala berfirman,

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. [Al-A’raaf: 80].

Dalam ayat di atas, Allah SWT sebut kaum Nabi Luth ‘alaihis salam yang melakukan perbuatan sodomi tersebut dengan sebutan “para pelaku kriminal”!

Dengan demikian, mereka ini sesungguhnya layak untuk disebut “penjahat seksual”, karena telah melakukan kejahatan (kriminal) dalam menyalurkan hasrat seksual mereka ditempat yang terlarang

Islam Memberantas Pelaku Penyimpangan

Islam mengharamkan penyimpangan orientasi seksual, apa pun jenisnya. Islam hanya membolehkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam wadah pernikahan sesuai syariat.

Khilafah sebagai representasi pelindung semua warga negaranya, akan menjaga umat tetap hidup dalam fitrah penciptaan sebagaimana yang ditetapkan Allah SWT.

Khilafah akan menjaga umat dari pemikiran-pemikiran sesat LGBT. Selain dengan menerapkan semua hukum syariat di dalam negeri, dalam hubungan luar negeri, Khilafah tidak membuka hubungan dengan negara dan lembaga internasional yang menjadikan kerja sama di antara mereka sebagai pintu masuk penjajahan.

Di dalam negeri, setiap rumah tangga akan memahami dan melaksanakan syariat sebagaimana edukasi yang disebarluaskan negara. Dalam ranah privat, hukum syariat yang bersifat antisipatif telah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sejak dini.

Nabi Saw. bersabda, “Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika usia mereka tujuh tahun; pukullah mereka karena (meninggalkan)-nya saat berusia sepuluh tahun; dan pisahkan mereka di tempat tidur.” (HR Abu Dawud).

Perintah memisahkan tempat tidur anak-anak itu sebagai pencegahan, sekalipun tidur dalam satu ranjang itu belum mengantarkan perbuatan zina atau sodomi –karena belum ada hasrat (syahwat) untuk itu di usia tersebut. Perintah “memisahkan tempat tidur” lebih diarahkan pada perbuatannya itu sendiri, yaitu mudhâja’ah (tidur bersama), bukan karena zina atau sodominya.

Terkait sistem pergaulan, sejak dini anak juga harus dididik menjauhi perilaku berbeda dengan jenis kelaminnya. Islam melarang laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

Rasululullah Saw. melaknat laki-laki dan perempuan yang meniru jenis kelamin yang berbeda darinya (HR Bukhori). Dalam riwayat lain, Nabi mengutuk waria (banci/mukhannats) dari kalangan laki-laki dan orang-orang tomboy (mutarajjilat) dari kalangan perempuan.

Nabi berkata, “Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian.” Maka Nabi pernah mengusir fulan dan Umar juga pernah mengusir fulan. (HR Bukhari)

Terkait sistem sanksi, Islam amat tegas memberi hukuman penjahat LGBT Subjek maupun objek akan dikenakan hukuman mati.

Nabi Saw. bersabda, “Siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Luth as. maka bunuhlah pelaku dan pasangan (kencannya).” (HR Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah).

Ijmak sahabat Nabi Saw. menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Tidak dibedakan apakah pelaku sudah menikah (mukshan) atau belum pernah menikah (ghayr muhshan).

Demikian juga kaum lesbian. Rasulullah Saw bersabda, “Lesbi di antara wanita adalah (bagaikan) zina di antara mereka.” Imam Ibnu Hazm menyebut dalil yang telah mengharamkan mubâsyarah, yakni persentuhan kulit dengan kulit tanpa penghalang antarwanita di bawah satu selimut. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan pada Khalifah.

Semua hukum terkait sanksi pelaku LGBT saling terkait dengan hukum lainnya, seperti sistem pendidikan, pergaulan, pelayanan umum dalam Khilafah, maupun sstem informasi dan komunikasi. Semua itu dalam bingkai penerapan syariat Islam secara kâffah.

Dengan demikian, semua warga negara, baik muslim maupun nonmuslim akan tercegah dan bisa selamat dari perilaku keji tersebut. Masyarakat akan terkondisikan hidup dalam suasana mulia, keluhuran akhlak, kehormatan, martabat, ketenteraman, dan kesejahteraan. Itulah gambaran kehidupan Khilafah Islamiyah yang kita rindu.